Perkembangan Peraturan Hukum Laut di Indonesia

Perkembangan Peraturan Hukum Laut di Indonesia terus mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari berbagai upaya pemerintah dalam menyesuaikan regulasi hukum laut dengan perkembangan global yang semakin dinamis.

Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, “Perkembangan Peraturan Hukum Laut di Indonesia sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara serta melindungi sumber daya laut yang kaya akan potensi.”

Salah satu contoh peraturan hukum laut yang baru-baru ini diterbitkan adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur tata kelola pesisir dan pulau-pulau kecil guna memastikan keberlanjutan ekosistem laut yang ada.

Selain itu, Perkembangan Peraturan Hukum Laut di Indonesia juga mencakup upaya pemerintah dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di perairan Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk menjadi negara maritim yang kuat dan berdaulat.

Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, “Perkembangan Peraturan Hukum Laut di Indonesia harus terus diawasi dan dievaluasi agar dapat mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.”

Dengan adanya Perkembangan Peraturan Hukum Laut di Indonesia yang semakin baik, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap sumber daya laut dan merangsang pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan. Semoga upaya pemerintah dalam mengembangkan regulasi hukum laut terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia.