Menjaga Kedaulatan Negara Melalui Penegakan Hukum di Laut

Menjaga kedaulatan negara melalui penegakan hukum di laut merupakan tugas yang sangat penting bagi Indonesia. Kedaulatan negara adalah hak yang harus dijaga dengan sebaik mungkin, terutama di wilayah perairan yang begitu luas.

Menjaga kedaulatan negara di laut bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari illegal fishing, penangkapan ikan ilegal, sampai dengan perdagangan manusia. Namun, hal ini tidak membuat kita boleh menyerah. Sebaliknya, penegakan hukum di laut harus semakin diperketat guna menjaga kedaulatan negara.

Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, “Penegakan hukum di laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga kedaulatan negara di wilayah perairan Indonesia.” Hal ini juga ditekankan oleh Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Vice Admiral Aan Kurnia, bahwa “tanpa penegakan hukum yang kuat, kedaulatan negara di laut akan terus terancam.”

Dalam upaya menjaga kedaulatan negara melalui penegakan hukum di laut, kerjasama antar lembaga terkait sangatlah penting. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla, TNI AL, dan Kepolisian harus bekerja sama untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di laut. Dengan kerjasama yang baik, penegakan hukum di laut akan semakin efektif.

Menjaga kedaulatan negara melalui penegakan hukum di laut bukanlah hal yang bisa dilakukan sendirian. Partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan dalam upaya ini. Masyarakat harus ikut berperan aktif dalam melaporkan kegiatan illegal di laut.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kedaulatan negaranya di laut. Dengan penegakan hukum yang kuat, Indonesia dapat memastikan bahwa wilayah perairannya tetap aman dan terjaga. Semua pihak harus bersatu dalam menjaga kedaulatan negara melalui penegakan hukum di laut.