Tantangan dan Hambatan dalam Penyidikan Kriminal Laut di Indonesia
Tantangan dan hambatan dalam penyidikan kriminal laut di Indonesia memang tidaklah mudah. Dengan luasnya wilayah perairan Indonesia yang mencapai lebih dari 5,8 juta km², tidak heran jika terdapat berbagai masalah yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum di laut.
Salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah masalah kerjasama antar lembaga terkait. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, kerjasama antar lembaga terkait seperti TNI AL, Polisi, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu ditingkatkan untuk memperkuat penyidikan kriminal laut. “Kerjasama yang solid dan sinergis antar lembaga terkait sangat diperlukan agar penegakan hukum di laut bisa dilakukan dengan efektif,” ujar Aan Kurnia.
Hambatan lain yang tidak kalah serius adalah minimnya sarana dan prasarana yang memadai. Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Raynaldo Sembiring mengungkapkan bahwa banyak aparat penegak hukum yang kesulitan dalam melakukan penyidikan kriminal laut karena minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki. “Kita butuh peningkatan sarana dan prasarana, seperti kapal patroli dan alat komunikasi yang memadai untuk mempermudah proses penyidikan kriminal laut,” ujar Raynaldo.
Selain itu, permasalahan dalam regulasi dan kebijakan juga menjadi hambatan dalam penyidikan kriminal laut. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Raynaldo Sembiring, masih banyak celah dalam regulasi yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan laut. “Diperlukan perbaikan dalam regulasi dan kebijakan yang lebih tegas agar penegakan hukum di laut bisa berjalan lancar,” ujar Raynaldo.
Dalam menghadapi tantangan dan hambatan dalam penyidikan kriminal laut di Indonesia, semua pihak perlu bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat. Dengan adanya kerjasama yang solid antar lembaga terkait, peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, serta perbaikan dalam regulasi dan kebijakan, diharapkan penegakan hukum di laut bisa dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Semoga upaya-upaya tersebut dapat membawa perubahan positif dalam penegakan hukum di laut Indonesia.